Unras di Kejati Sumsel, PST Laporkan 7 Paket Pekerjaan di Lingkungan Pemkab Muba

PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Sekelompok massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Situasi Terkini (LSM PST), kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel terkait dugaan indikasi korupsi di sejumlah OPD di Kabupaten Musi Banyuasin untuk dilaporkan, pada Kamis (29/9/2022).

Koordinator aksi PST, Alex Kazjuda  mengatakan, berdasarkan hasil monitoring dari PST di lapangan terkait beberapa item kegiatan yang menggunakan keuangan Negara, terkait 7 kegiatan proyek yang dikelola 3 OPD diantaranya  Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin diduga adanya indikasi korupsi .

Bacaan Lainnya

“Selaku control sosial terkait penggunaan keuangan Negara yang mana hari ini kami mengadakan aksi damai dalam agenda melaporakan dugaan adanya indikasi tindak pidana korupsi pada 7 kegiatan tersebut,” ujar Dian.

Tak hanya itu, Dian menambahkan bahwa PST menduga kuat adanya indikasi KKN terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan diduga kuat adanya kerugian negara yang cukup signifikan.

“Permohonan kami kepada pihak kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan kiranya dapat diatensi laporan kami tersebut, yang mana unsur data yang kami lampirkan sudah cukup sebagai data awal untuk melakukan penyelidikan secara mendalam,” tandasnya.

Dengan mengacu pada UU No31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, kemudian PP No71 tahun 2000 tentang tata cara dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dan PP No.105 th 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara, PST meminta kepada Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas atas dugaan KKN yang mereka sampaikan.

Diketahui, beberapa paket paket pekerjaan yang dilapporkan tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup pada kegiatan Pembangunan Taman Burung, dikerjakan oleh CV BM dengan nilai kontrak Rp 957.237.000 dan Lanjutan Pembangunan Taman depan Rumah Dinas Bupati, dikerjakan oleh CV AP dengan nilai kontrak Rp1.956.688.000.

Sedangkan di Dinas Kesehatan kegiatan yang dilaporkan yakni Pengadaan Sanitarian KIT (DAK) Penguatan Intervensi Stunting dikerjakn oleh PT SBU dengan Nilai Rp738.420.000 dan Pengadaan Obat Branded (DID) dikerjakan oleh PT TSM dengan Nilai Rp 1.956.961.816.

Sementara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan yang dilaporkan yakni Peningkatan Ruas Jalan Muara Teladan – Sp.Supat dikerjakan oleh PT DU dengan Nilai Rp 19.782.552.913, Pemeliharaan Jalan Sp.Km 11 – Trans B.2 (DAK) dikerjakan oleh PT SSU dengan nilai Rp 12.068.946.227 dan Lapis Ulang Ruas Jalan Keluang – Talang Siku, dikerjakan oleh PT FS dengan nilai Rp 19.659.381.240.

Aksi PST pun disambut baik oleh Riki Ramadhan selaku Kasi C Intelejen Kejati Sumsel. Hal ini pun dikatakan akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke atasannya untuk proses lebih lanjut (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *