oleh

Koalisi Kawali Sumsel Meminta Dewan Usut Tuntas Mafia Tambang

-Berita-26 views

PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS –  Koalisi Kawal Indonesia Lestari (Kawali) Sumatera Selatan (Sumsel) terus bergerak. Setelah sebelumnya meminta Gubernur Sumsel, Herman Deru untuk mencabut proper biru dua perusahaan yang diduga telah melakukan perusakan lingkungan yakni PT Bara Alam Utama (BAU) dan PT Sriwijaya Bara Priharum (SBP), kali ini Kawali Sumsel  meminta DPRD Sumsel mengusut tuntas terhadap dugaan praktik mafia pertambangan yang dilakukan oleh PT Musi Prima Coal (MPC) dan kontraktor IUJP-nya PT Lematang Coal Lestari (LCL) yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumsel.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kawali Sumsel dalam aksi damainya  di halaman DPRD Sumsel pada Jumat (27/5). Menurut koordinator Aksi Chandra Anugerah, adanya dugaan praktik mafia pertambangan  yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim ini dimulai sejak terjadinya kerusakan dan pencemaran Sungai Penimur, di kawasan Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Muara Enim.

“Dari sana, berbagai sanksi atas kerusakan lingkungan dan sanksi lain yang diterima perusahaan ini seperti menguap,” Ujarnya. Termasuk dalam beberapa catatan yang dimiliki oleh Kawali Sumsel atas aktivitas perusahaan yang diduga melanggar undang-undang. Seolah tak berpengaruh terhadap perusahaan asing ini.

“Itu sebabnya kami menduga kuat ada permainan politik sandera yang dilakukan PT MPC dan PT LCL, sehingga atas sanksi-sanksi yang mereka terima itu, para pejabat berwenang seperti tidak berbuat apapun,” Sambung Chandra. Informasi yang dihimpun, terdapat oknum perwakilan perusahaan yang bertugas ‘menyelesaikan’ segala urusan termasuk berhubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dilanjutkan Pria yang diakrab disapa dengan Capung ini bahwa hal tersebut disinyalir membuat perusahaan pelanggar lingkungan ini tampak begitu kebal dengan hukum. Baik dari pejabat pemerintahan, sampai Aparat Penegak Hukum (APH).

Baca   Kisah Enjelia Pelajar asal Desa Perairan OKI, Diberangkatkan ke Jakarta Berkat Matematika

Padahal menurutnya yang paling dirugikan adalah masyarakat Muara Enim dan Sumsel pada umumnya, akibat aktivitas pertambangan yang dinilai Kawali Sumsel justru banyak memberikan masalah bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan masyarakat

Oleh sebab itu, Kawali meminta DPRD Sumsel untuk memanggil pihak terkait, juga perwakilan PT MPC dan kontraktornya PT LCL untuk memberikan klarifikasi segera. Sebab, massa aksi Kawali berencana menggelar demonstrasi yang lebih besar dari ini, bahkan dilakukan Kawali Nasional dan Kawali Daerah secara serentak di seluruh Indonesia pada 5 Juni 2022 mendatang. Khusus di Sumsel, isu yang diangkat adalah mengenai lingkungan dan pertambangan ini.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Sumsel, Ikhwansyah yang menerima massa aksi mengatakan akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Pihaknya mendorong Komisi IV dalam waktu 10 hari kedepan untuk menjawab permintaan Kawali Sumsel.

“Tuntutan ini akan langsung kami teruskan, namun kami juga meminta waktu untuk bisa segera menyampaikan jawaban dan tindaklanjut terhadap tuntutan ini. Pada prinsipnya anggota DPRD Sumsel tentu berpihak pada rakyat,” Tegas Ikhwansyah.

Tuntutan Kawali Sumsel dalam aksinya, yakni :  meminta DPRD Sumsel mendorong pengusutan terhadap dugaan praktik mafia pertambangan yang dilakukan oleh PT Musi Prima Coal (PT MPC) dan kontraktor
IUJP-nya PT Lematang Coal Lestari (PT LCL) yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim Sumsel : (a) dalam berbagai pelanggaran dan sanksi yang tidak kunjung memiliki kejelasan dan (b) dalam dugaan politik sandera sehingga diduga pejabat setempat, sampai pejabat Sumsel tidak bisa tegas dalam sanksi atas aktivitas pertambangan yang mencemari dan merusak lingkungan,

Kemudian meminta  DPRD Sumsel memanggil pihak terkait dan mendorong pihak berwenang untuk menindaklanjuti sanksi dan memberikan klarifikasi  terhadap aktivitas PT Lematang Coal Lestari yang diduga kuat melanggar lingkungan, diantaranya: pemindahan Sungai Penimur; pembuatan Pelabuhan di garis sempadan sungai; pembangunan jalan hauling/jalan tambang tanpa AMDAL; dan dugaan melakukan illegal mining karena menambang di tengah sanksi. Selanjutnya, Kawali juga meminta  DPRD Sumsel mendorong dinas terkait untuk melakukan audit hasil penambangan perusahaan tersebut.  (Red)

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.