oleh

KPK Resmi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Muba, Ini Kronologinya !

JAKARTA, SUMSELJARRAKPOS.com –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara  resmi mengumumkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), DRA menjadi tersangka, bersama tiga tersangka lainnya terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muba tahun anggaran 2021. 

Tiga tersangka lainnya tersebut, antara lain Kadis PUPR Muba, HM; Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Muba, EU; dan SUH selaku pihak kontraktor yang merupakan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara. 

“Setelah dilakukannya pengumpulan berbagai bahan  keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangkat tersebut,”ungkap Alexander Marwata di Gedung Merah Putih Jakarta  dalam rilis resmi, Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri pada Sabtu  (16/10) sore. 

Atas perbuatannya tersebut, SHU selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Sedangkan untuk  DRA, HM dan EU selaku penerima  disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dilanjutkannya, bahwa untuk keperluan proses penyidikan, para tersangka selama 20 hari di rutan KPK. 

Kronologis  Tangkap Tangan 

Dalam rilis resminya Ali Fikri mengatakan, operasi tangkap tangan dilakukan KPK pada Jumat (15/10/2021) sekitar pukul 11.30 WIB. Dimana saat itu Tim KPK mengamankan delapan orang, terdiri dari; enam orang diamankan di wilayah Musi Banyuasin Sumsel dan sekitar pukul 20.00 WIB tim KPK juga mengamankan dua orang di wilayah Jakarta.

Delapan orang tersebut diantaranya, Bupati Musi Banyuasin, DRA; Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, HM; Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin, EU; Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, SUH; Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin, IF; Ajudan Bupati, MRD; Staf Ahli Bupati, BRZ: dan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, AF. 

Dalam OTT tersebut, mulanya, pada Jumat (15/10) Tim KPK menerima informasi akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang disiapkan oleh SUH yang nantinya akan diberikan pada DRA melalui HM dan EU. 

Selanjutnya dari data transaksi perbankan diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik SUH kepada rekening bank milik salah satu keluarga EU.

Setelah uang tersebut masuk, lalu dilakukan tarik tunai oleh keluarga EU dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada EU, lalu EU menyerahkan uang tersebut kepada HM untuk diberikan kepada DRA. 

Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM disalah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba dan ditemukan uang sejumlah Rp270 juta dengan dibungkus kantung plastik.

Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM disalah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba dan ditemukan uang sejumlah Rp 270 juta dengan dibungkus kantung plastik. Kemudian, tim mengamankan EU dan SUH serta pihak terkait lainnya dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan.

Dilokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, Tim KPK kemudian juga mengamankan DRA disalah satu loby hotel di Jakarta yang selanjutnya DRA dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.

“Dari kegiatan ini, Tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD (ajudan Bupati) Rp1,5 Miliar,”ujarnya. 

Dilanjutkannya, setelah dilakukan pengumpulan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud, KPK melakukan penyelidikan dan kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ketahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka yang ditetapkan. 

“Untuk keempat tersangka langsung dilakukan penahanan untuk keperluan proses penyidikan. Tim Penyidik KPK melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 hingga 4 November 2021,” pungkasnya  (Red)

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya