oleh

Mekanisme Unjuk Rasa dan Jenis Unjuk Rasa yang Dilarang

Oleh:

Kombes Pol Ratno Kuncoro,S.Ik, M. Si

Dirintelkam Polda Sumatera Selatan

 

PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS.com, Selasa (12/10/2021) – Unjuk rasa atau dikenal dengan istilah demonstrasi merupakan sekelompok orang yang menyampaikan pendapatnya di muka umum pada dasarnya adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin tegas dalam Konstitusi dalam kehidupan berdemokrasi. 

Pada dasarnya, dasar hukum unjuk rasa adalah Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aturan soal demo juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Sebelum kita memahami lebih jauh tentang unjuk rasa, maka terlebih dahulu kita pahami apa saja bentuk penyampaian pendapat di muka umum, di antaranya unjukrasa/ demonstrasi, pawai, rapat umum serta mimbar bebas. 

Ketentuan dan Syarat Penyampaian Pendapat di Muka Umum

I. Ketentuan Penyampaian Pendapat di Muka Umum 

Secara umum penyampaian pendapat dimuka umum tentunya memiliki beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut : 

1. Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum

2. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat – selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan

3. Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyamapain pendapat di Muka Umum Polri wajib : (a) memberikan surat tanda terima pemberitahuan; (b) melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum; (c) melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat; (d) mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui; (e) bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum; dan (f) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan. 

4. Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain : (a) dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan, (b) perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku, (c) penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok, (d) Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama 1 ( satu ) Tahun.

II. Syarat Penyampaian Pendapat di Muka Umum 

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum, seharusnya memahami pula beberapa persyaratannya, diantaranya, a) maksud dan tujuan; b) lokasi dan route; c) waktu dan lama pelaksanaan; d) bentuk; e) penanggungjawab/korlap; f) Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan; g) Alat peraga yang digunakan; dan h) Jumlah peserta.

 

Baca   Team Vasdoor Polres Muara Enim Laksanakan Giat Vaksinasi Lansia Tahap Lanjutan

A. DEFINISI  DAN TATA CARA UNJUK RASA

a. Definisi Unjuk Rasa

Unjuk rasa atau demontrasi dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk penyampaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. 

b. Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Penanggungjawab aksi Unjuk Rasa (Unras) atau penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian baik kepada Kapolrestabes atau Kapolres melalui Kasat Intel tiga (3) hari sebelum unras tersebut di laksanakan. 

Setelah mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kemudian pihak kepolisian akan menilai dan melakukan analisa terlebih dahulu.

Tujuannya adalah untuk memastikan apakah rencana aksi unjuk rasa tersebut bisa menimbulkan konflik, baik konflik dengan tujuan yg menjadi obyek unjuk rasa, ataupun dengan kelompok lain yang berbeda aspirasi. 

Dari hasil penilaian intelijen tersebut, akan menjadi bahan untuk diterbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), ditandatangani Kasat Intelkam atas nama Kapolrestabes atau Kapolres.

Dengan STTP tersebut, Polri setempat bertanggung jawab atas kelancaran aksi unjuk rasa. Akan disiapkan jumlah personel pengamanan, baik polisi pakaian dinas dan preman, agar aksi unras dapat berlangsung tertib sesuai dengan ketentuan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, UU NO. 9 Tahun 1998.

Polisi wajib bersikap tegas untuk menertibkan aksi unras yang mengganggu ketertiban umum dan pihak mana pun yang melanggar hukum, karena hakekat penyampaian pendapat tetap harus memperhatikan prinsip prinsip penyampaian pendapat yang disebutkan dalam UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Pada dasarnya surat pemberitahuan tersebut berisikan antara lain : a) maksud dan tujuan; b) lokasi dan route; c) waktu dan lama pelaksanaan; d) bentuk; e) penanggungjawab/korlap; f) Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan; g) Alat peraga yang digunakan; dan h) Jumlah peserta.

B.PERUNDANG – UNDANGAN DALAM UNJUK RASA 

Pada dasarnya, dasar hukum unjuk rasa adalah Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Aturan soal demo juga diatur dalam Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.  

Berikut ini adalah bunyi pasal-pasal yang dimuat pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2)Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada :

a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;

b. asas musyawarah dan mufakat;

c. asas kepastian hukum dan keadilan;

d. asas proporsionalitas; dan

e. asas manfaat.

Pasal 4

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah :

a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;

c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;

d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

BAB IV 

BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Pasal 9 

(1) bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; dan atau d. mimbar bebas. 

(2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali: a.di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyekobyek vital nasional; b. pada hari besar nasional. 

(3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa bendabenda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10

(1) penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

(2) pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.

(3) pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

BAB V 

SANKSI

Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Pasal 18

(1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

Penjelasan Pasal pasal yang di sajikan di atas sebagai berikut.

Baca   57 Pengedar Narkoba Berhasil Ditangkap Dirresnarkoba dan Sat Narkoba Polres Jajaran pada Minggu Ke II Bulan Juni Periode Tanggal 7 Juni s/d 13 Juni 2021

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainaya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang-undang tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

C. JENIS DEMONSTRASI YANG DILARANG

Meskipun demonstrasi diperbolehkan sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum, namun ada beberapa jenis demo yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 7/2012”), beberapa di antaranya yaitu: (1) Demo yang Menyatakan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan, (2) Demo di Lingkungan Istana Kepresidenan, (3) Demo di Luar Waktu yang Ditentukan, (4) Demo Tanpa Pemberitahuan Tertulis Kepada Polri, (5) Demo yang Melibatkan Benda-Benda yang Membahayakan. 

Untuk memahami lebih lanjut terkiat jenis demonstrasi yang dilarang akan di bahas pada pembahasan berikutnya. (*)

 

Baca   Kapolri: Negara Tidak Boleh Kalah dengan KKB Papua

Semoga kajian pengetahuan dasar mengenai unjuk rasa dapat bermanfaat.

Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya