HNU : Aktivitas Tambang Rakyat Dilarang sampai ada Regulasi

MUARA ENIM, SUMSELJARRAKPOS.com – Menanggapi permintaan tuntutan dari asiosiasi tambang rakyat Muara Enim, Pj Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar (HNU) dengan tegas menyampaikan aktivitas penambangan batubara rakyat tetap tidak diperkenankan sampaikan adanya regulasi hukum lebih lanjut. 

“Kami sampaikan bahwa tambang rakyat atau Petambang Tanpa Izin (PETI)  itu ilegal sampai belum diterbitkan regulasi baru. Ini makmulat Kapolri yang diharus dihormati bersama,” tegas HNU saat menemui tiga organisasi penambang rakyat di kantor Pemkab Muara Enim, Selasa (15/06/21) kemarin.

Bacaan Lainnya

HNU di dampingi Kapolres Muara Enim AKBP Danny Sianipar, Dandim 0404 Letkol Inf Erwin Iswari dan Asisten II Pemkab Muara Enim Riswandar mengatakan, aktivitas tambang rakyat telah banyak menelan korban.

“Tahun 2020 sebanyak 11 penambang rakyat tewas di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim. Sebagai kepala daerah, saya tidak mau kejadian nahas itu terulang kembali. Harus Kami lindungi karena itu mengancam nyawa masyarakat,” ujarnya.

HNU  meminta agar para asosiasi bersabar sampai diterbitkannya regulasi dari pemerintah pusat. Dia mengaku siap melakukan lobby ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dalam waktu dekat untuk segera merealisasikan legalisasi tambang rakyat.

“Inisiasi dari Pemkab, saya sudah persiapkan dokumen administrasi untuk di bawa ke kementrian (Ditjen Minerba),” lanjut dia.

Menurut Nasrun, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyiapkan dua rencana untuk melegalkan tambang rakyat. Pertama masyarakat yang bekerja PETI akan dibuat koperasi, kedua dibuatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kita kan pilih solusi terbaik dan mana yang bisa lebih cepat terealisasi,” kata dia.

Sementara itu, Kapolres Muara Enim, AKBP Danny Sianipar, menegaskan kepolisian akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penambangan tanpa izin diwilayah Kabupaten Muara Enim.

Kapolres mengaku telah mengelar pemeriksaan serta melakukan pengembangan terhadap pihak-pihak yang terbukti nekat menambang ilegal diwilayah hukumnya.

“Pengembangan tetap kita laksanakan tergantung dari hasil pemeriksaan seperti apa,” kata dia singkat. (*) 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *