Emi Sumirta, Dukung Pernyataan Sikap Ketua Umum PKB Menolak Tegas Wacana Pajak Sembako dan Pendidikan

BANYUASIN, SUMSELJARRAKPOS.com – Pemerintah berencana akan menjadikan bahan pokok atau sembako serta biaya pendidikan untuk dikenakan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Menyikapi wacana tersebut, sesuai dengan pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang di sampaikan langsung oleh Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab di sapa dengan Gus Ami beberapa waktu yang lalu melalui Emi Sumirta, SE., M.Si selaku Anggota DPRD Banyuasin Fraksi PKB mengatakan menolak atas wacana pemerintah utk mengenakan pajak sembako dan pajak pendidikan.

Bacaan Lainnya

“Saat ini kita harus lebih peka lagi terhadap kondisi dan keadaan masyarakat sampai pada lapisan yang paling bawah apalagi di kabupaten Banyuasin yang merupakan penyumbang gabah terbesar ke empat tingkat nasional, mayoritas masyarakatnya adalah petani padi yang sekarang harganya sangat murah tak sebanding dengan biaya produksi di tambah lagi mahalnya harga pupuk,”jelas Emi, sebagaimana yang ditulisnya dalam pesan WhatsApp pribadinya, pada Minggu (13/6) malam.

Lebih lanjut, Emi menyampaikan pendidikan merupakan kewajiban negara dan hak segala anak bangsa yang diatur di dalam konstitusi kita UUD 1945.

“Perlu diketahui bahwa Banyuasin yang letak geografisnya terbagi 2 yakni daratan dan perairan, negara belum mampu memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak terutama daerah perairan dengan permasalahan umum yaitu sarana dan prasarana pendidikan,”sambung Emi.

Masih dikatanya, seharusnya pemerintah memberikan penghargaan kepada dunia pendidikan selama ini banyak didukung oleh masyarakat terutama dikalangan Nahdatul Ulama (NU) dengan Pesantrennya dan organisasi organisasi lainnya. Bukan malah menerapkan pajak. 

“Artinya, kalau sembako dan biaya sekolah atau pendidikan dikenai pajak PPN akan semakin menyulitkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang serba susah. Seharusnya kebijakan Pemerintah hadir meringankan beban rakyat bukan menyusahkan rakyat,”ujar petolan Pagar Nusa Sumsel.

Emi menyarankan, seyogyanya Kemenkeu dan Pemerintah mestinya lebih kreatif dalam menambal kekurangan APBN di sektor pajak tapi bukan dengan cara menarik pajak sembako dan biaya pendidikan.

“Jadi kami menilai seharusnya pemerintah tak perlu sembako dan biaya pendidikan dikenai pajak, terlebih disaat masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19,”tandasnya. (Ril/DN)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *