Ketua DPD Projo Sumsel, Ketua IKA UKMC dan ketua Dewan Pimbina KMP Sayangkan Pernyataan dari Idrus Ropik Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi PKS yang Mengatasnamakan Masyarakat Menolak Pendirian Tempat Ibadah Gereja HKBP Palembang

PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS.com – Terkait pandangan umum salah satu anggota fraksi PKS DPRD Kota Palembang yang dibacakan dan disampaikan dalam rapat paripurna, pada Senin (07/06) lalu  berkaitan dengan  rencana pendirian rumah ibadah bagi umat kristiani atau Gereja HKBP, yang beralamat di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar (AAL). 

Sebagaimana dilansir dari ampera.co, Idrus Ropik selaku Anggota DPRD kota Palembang dari Fraksi PKS, bahwa rencana pendirian rumah ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tersebut di tengah pemukiman warga, dan dianggap tidak sesuai dengan syarat, sehingga warga sekitar menolak rencana pembangunan rumah ibadah tersebut, atas dasar itu ia mendesak walikota agar bersikap tegas terkait rencana pendirian rumah ibadah HKBP tersebut, agar tidak terjadi polemik bagi masyarakat. 

Ketua DPD Projo Sumsel, H Hidayat Comsu angkat bicara dan menyayangkan atas pernyataan tersebut. Soalnya fakta yang ia temukan di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh anggota DPRD kota Palembang dari Fraksi PKS tersebut,

pasalnya yang ia temukan bahwa lokasi tempat rencana pendirian rumah ibadah HKBP yang beralamat Kelurahan talang kelapa kecamatan Alang-alang Lebar jauh dari pemukiman penduduk dan sudah memenuhi persyaratan dan persetujuan Masyarakat. Dengan di buktikan adanya tanda tangan warga kelurahan Talang Kelapa lebih kurang 60 jiwa.

“Saya sangat menyesalkan pandangan umum dari anggota Fraksi PKS DPRD Kota Palembang Idrus Rofik yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dan meminta pemerintah Kota Palembang untuk bersikap tegas dalam pemberian ijin pembangunan rumah ibadah HKBP di Kelurahan Talang Kelapa kecamatan Alang-Alang Lebar,”kata Hidayat pada Kamis (10/06). 

Lebih lanjut Hidayat Comsu yang juga sebagai Staf Khusus Gubernur Bidang Kebudayaan ini, bahwa soalnya, setelah saya lakukan peninjauan kelapangan ternyata lokasi rencana pembangunan rumah ibadah HKBP tersebut memang jauh dari pemukiman warga, malah yang ada lokasi tersebut berada ditengah semak belukar, dan jauh dari pemukiman warga.

“Saya sebagai Umat Muslim dan masyarakat Sumsel mengharapkan agar semua masyarakat Sumatera selatan dapat bersatu dan jangan membeda-bedakan antar Suku, ras dan agama, jika persyaratan dan perijinan sudah dilengkapi kenapa harus dipersulit, diketahui Sumatera selatan saat ini dikenal dengan kerukunannya (Zero Konflik). Saya berharap jangan sampai terjadi perkelompokan antara mayoritas dan minoritas,” ungkap H. Hidayat Comsu, SE.

Menurut H. Hidayat Comsu, SE, sebaiknya Pemerintah Kota Palembang agar sigap mengambil tindakan tegas, jika rencana pembangunan rumah ibadah HKBP dianggap sudah sesuai dengan persyaratan dan perijinan yang lengkap janganlah di persulit untuk memberikan rekomendasi pembangunan rumah ibadah tersebut, agar tidak memicu konplik antar umat beragama.

Penyayangan terkait pernyataan yang disebutkan oleh anggota DPRD kota Palembang dari Fraksi PKS tersebut, juga datang dari ketua IKA UKMC, Okta Priandy mengatakan pernyataan tersebut berbeda jauh dengan fakta yang terjadi di lapangan, Karena fakta yang ia temukan di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh anggota DPRD kota Palembang dari fraksi PKS tersebut,. “Pasalnya yang ia temukan bahwa lokasi tempat rencana pendirian rumah ibadah HKBP yang beralamat Kelurahan talang kelapa kecamatan Alang-alang Lebar jauh dari pemukiman penduduk dan masih ditumbuhi semak belukar/Hutan”ungkap Okta. 

“Jika dalam suatu rencana pembangunan rumah ibadah sudah memenuhi persyaratan dan persetujuan masyarakat kenapa harus dipersulit, apalagi kita sudah menerima informasi dan di buktikan adanya tanda tangan warga kelurahan Talang Kelapa lebih kurang 60 jiwa yang mendukung rencana pembangunan rumah ibadah HKBP di Kel. Alang-alang lebar Palembang,”beber Okta

Lebih lanjut, Okta mengatakan saya rasa panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Alang-alang lebar Palembang pasti sudah melihat seluruh aspek termasuk persyaratan dan perijinannya, Sosial, Politis tidak menjadi alasan kuat untuk menolak dan menghentikan rencana pembangunan rumah ibadah tersebut, apalagi rencana bangunan itu sudah jauh dari pemukiman penduduk untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

“Sekali lagi kami menyesalkan dan sangat menyayangkan statement tersebut, dan meminta anggota Fraksi PKS DPRD Kota Palembang Idrus Rofik bisa mengklarifikasi dan memberikan penjelasan yang gamblang kenapa hal tersebut bisa disampaikan dalam pandangan umum,”tegasnya.

Okta pun Pemerintah Kota Palembang agar segera mengambil tindakan tegas, jika rencana pembangunan rumah ibadah HKBP dianggap sudah sesuai dengan persyaratan dan perijinan yang lengkap janganlah di persulit untuk memberikan rekomendasi pembangunan rumah ibadah tersebut. “Agar tidak memicu konflik antar umat beragama. Dan alangkah baiknya Pemerintah kota Palembang untuk memanggil Ketua- ketua forum lintas agama dan dikumpulkan untuk meminta pendapat dari mereka atas pendirian rumah ibadah HKBP tersebut,”tandasnya.

“Kami juga akan memantau perkembangan rencana pembangunan HKBP Alang-alang lebar Palembang, hal ini dikarenakan ada beberapa anggota IKA UKMC Palembang dan keluarganya juga adalah jemaat di gereja HKBP Palembang.,”pungkasnya

Sementara, Rizky Pratama Saputra akrab di sapa dengan RPS selaku Dewan Pembina Kerukunan Masyarakat Palembang (KMP) menyampaikan kami sangat menyayangkan stement yang di sampaikan salah satu anggota DPRD Kota Palembang tersebut, “Karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, rencana pembangunan rumah ibadah HKBP Palembang merupakan perwujudan kebebasan dalam beragama yang sudah di atur dalam perundang -undangan”ungkap RPS.

“Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah dijamin oleh UUD 1945 beragama dan beribadah serta mendirikan rumah ibadah ini adalah hak segala bangsa Indonesia selagi persyaratan dan perijinan dilengkapi untuk rencana pembangunan rumah ibadah tersebut,”kata RPS 

Lebih lanjut, RPS  berharap jangan sampai terjadi perkelompokan antara mayoritas dan minoritas. “Apabila rencana pembangunan rumah ibadah HKBP dianggap sudah sesuai dengan persyaratan dan perijinan yang lengkap jangan dipersulit untuk memberikan rekomendasi pembangunan rumah ibadah tersebut,”tandasnya (Ril/DN)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *