Buntut Kecewaan terhadap Pelayanan PLN, Ketua YLKI Sumsel Angkat Bicara

PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS.com – Buntut kecewaan terhadap pelayanan PLN, Rabu (9/6) menggelar aksi damai di kantor PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan , Jambi dan Bengkulu (UIW S2JB).

Menurut koordinator aksi Ruben Alkatiri,di wawancara oleh salah satu media menyampaikan aksi ini dilakukan karena adanya tindakan kesewenangan petugas PLN terhadap masyarakat.

Bacaan Lainnya

Ia juga menyampaikan beberapa kasus yang dikeluhkan masyarakat, seperti ada tindakan pemutusan arus listrik yang menunggak baru beberapa hari.

Dimana menurutnya, masyarakat atau pelanggan juga diintimidasi dengan mendatangi pelanggan dengan membawa para aparat.

“Ada juga beberapa kasus naiknya pembayaran listrik yang draktis, bisa beberapa kali lipat dari pembayaran sebelumnya, untuk itu kami dari gabungan Ormas serta mahasiswa akan menuntut General Manager untuk dipecat dari jabatannya,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua YLKI Sumsel Taufik Husni angkat bicara, Razia atau Sidak oleh PLN harus sesuai Standart Prosedur Operasional (SOP) tidak boleh mengangkanginya ungkap nya saat di wawancara di Hotel Wyindam (11/06/21).

“Untuk melakukan pencabutan SOP nya pihak PLN harus menjalankan Prosedur Administrasi, yang harus dilakukan adalah memberikan surat peringatan (SP 1) surat teguran bahwa adanya keterlambatan bayar.”Katanya.

“Apabila SP 1 tidak di indahkan maka PLN baru mengeluarkan surat SP 2 ,surat SP 2 juga di abaikan maka SP3 jarak atau jedah setelah surat SP3 itu 60 hari baru bisa dilaksanakan eksekusi pencabutan meteran listrik,”jelas Taufik Husni

Pencabutan meteran itu pun ada prosedurnya kalau di desa harus membawa perangkat desa, kalau di kota ada RT atau RW, warga di samping pihak polisi

Lebih lanjut, Taufik menyampaikan di masa covid 19 ini PLN tidak boleh semena mena melakukan pencabutan meteran, pemerintah sudah melakukan kewaspadaan atau kehati hatian yang di peringatkan oleh pemerintah, kalau adanya indikasi semena mena yang di lakukan PLN, maka kami dari YLKI menerima pengaduan dan pembelaan kepada konsumen atau pelanggan yang tidak melakukan Kesalahan.

“Masyarakat bisa melihat aturan mengenai jangka waktu keterlambatan bayar di atur dalam undang undang ketenaga kelisterikan,seperti PLN tidak melakukan tingkat mutu pelayanan (TMP) masyarakat mendapat konpensasi apabila PLN melakukan pemadaman melebihi Jam yang di tentukan dan PLN tidak melaksanakan SOP ada sangsinya,”ungkapnya. 

Taufik juga mengatakan jadi masyarakat bisa baca undang undang ketenaga kelisterikan di sana banyak sekali Tentang Hak pelanggan dan PLN, YLKI berpesan kepada PLN jangan betindak sewenang wenang melakukan tugas di lapangan sehingga tidak melihat lagi kepentingan dan kebutuhan konsumen itu melanggar hal yang di atur dalam undang undang perlindungan konsumen.

“Kami memberikan himbauan kepada masyarakat gunakan listrik pintar untuk mengontrol pemakaian listrik,”pungkasnya. (DN)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *