Heboh Lagi di OI, Udah Jadi Pendamping PKH dan Sekdes Juga Penyalur BPNT, Luar Biasa Oknum Ini

OGAN ILIR, SUMSELJARRAKPOS.com – Sungguh ironi, Aparat Pemerintahan Desa yang seharusnya berperan sebagai pengawas guna melindungi hak KPM dalam penyaluran bansos yang dalam hal ini program BPNT, malah berbanding terbalik dan bertindak sebagai penyalur.

Diduga ingin meraup untung seorang oknum Sekretaris Desa (Sekdes) di salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pemulutan Selatan nekad menjadi Agen Brilink E Waroeng.

Bacaan Lainnya

Tak hanya menjadi Agen E Waroeng, sang oknum Sekdes ini juga diketahui merangkap sebagai Pendamping PKH di desanya tersebut.

Mendapati informasi terkait hal ini, awak media langsung turun ke lapangan guna menelusuri kebenarannya.

Hal tersebut terkuak berdasarkan keterangan dari istri oknum Sekdes tersebut yang menyatakan bahwa memang benar Sekdes (red-suaminya) ini selain menjabat sebagai Aparat Desa,merangkap pula sebagai Pendamping PKH di desanya.

Terang saja, pengakuan dari istri Oknum Sekdes tersebut semakin memperkuat keterangan dari warga desa. Kepada wartawan, saat ditemui di lokasi, warga setempat mengakui dan membenarkan bahwa Oknum Sekdes di desa mereka merangkap sebagai Pendamping PKH sekaligus sebagai Agen E Waroeng, Rabu (26/05/21).

Sementara menurut Kabid Dinsos OI Leni menerangkan bahwa dalam hal Agen Brilink E Waroeng, Dinsos hanya merekomendasikan namun yang berhak menentukan ialah pihak Bank BRI langsung,terang Leni via chat Whatsappnya.

Lebih lanjut melalui whatsappnya, Kabid Dinsos OI ini menjelaskan perihal Pendamping PKH memang tidak boleh menjadi Agen Brilink E Waroeng sesuai Pedum yang telah dikeluarkan. Namun, bisa saja mereka sudah jadi Agen sebelum aturan tersebut keluar dan dalam hal ini bisa dialihkan dengan nama orang lain (keluarga) selain yang Pendamping PKH tadi,” ujarnya Leni.

Masih kata Leni via Whatsappnya, sedangkan untuk Bumdes sendiri memang tidak diperbolehkan bila dijadikan Agen E Waroeng.

“Apabila ada Oknum Sekdes yang merangkap menjadi Pendamping PKH di desanya, maka Ia harus memilih salah satu jabatan saja, tak boleh kedua-duanya,” pungkasnya.

Sementara oknum Sekdes saat dikonfirmasi via chat whatsappnya menyatakan bahwa dirinya telah mengundurkan diri sebagai Agen E Waroeng sejak bulan kemarin.

Namun saat disinggung mengenai bukti terkait masih berlangsungnya transaksi. Sang Oknum Sekdes kembali menjawab melalui whatsappnya, Ia membenarkan adanya transaksi yang telah terjadi.

“Akan tetapi transaksi tersebut melalui transfer Edc Mandiri bukan melalui BRI”,ujarnya via WA.

“Masih katanya, saat ditanyai perihal rangkap jabatannya sebagai Sekdes dan Pendamping PKH, Oknum Sekdes ini menegaskan bahwa saat ini dirinya telah mengajukan surat permohonan izin bekerja di tempat lain kepada Kemensos yang diketahui Kabid Dinsos dan Korkab Ogan Ilir.

Ia juga mengakui sebelumnya telah mendapatkan izin dari Kepala Desa untuk merangkap dua jabatan sekaligus.

Sedangkan terpisah, menurut Kepala Dinas PMD OI Trisnofilhaq melalui Kabid UEK DPMD Ogan Ilir saat dimintai keterangannya,melalui chat WAnya mengatakan, mengenai aturan tertulisnya Ia tidak mengetahuinya.Namun secara logikanya, Ia merasa hal itu boleh saja karena Sekretaris Desa bukanlah PNS. Lagipula,kata dia, Pendamping PKH itu sifatnya kontrak.

“Ketika hal tersebut tidak dicantumkan dalam persyaratan kontrak, maka hal itu bukanlah masalah,” jelasnya. (F’R/TIM)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *