Kecam Penagkapan Munarman, Korsa Advokat Sumsel Layangkan Surat Terbuka Kepada Presiden

PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS. com – Perwakilan Kelompok Solidaritas (Korsa) Advokat Sumatera Selatan, sekitar 30 puluhan orang advokat didampingi ulama dan aktivis Sumsel, mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.  Mereka ingin mengirim surat terbuka kepada Presiden melalui DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Karena mereka menilai bahwa penangkapan Munarman oleh Detasmen Khusus (Densus) 88, beberapa waktu yang lalu, di luar batas kemanusiaan dan kewajaran.

 Menurut Febuar Rahman, Ketua Korsa Lintas Advokat Sumsel, “Tindakan Densus 88 di luar batas kewajaran dan kemanusiaan itu, sama saja  tidak menghormati norma-norma Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” tegas Febuar Rahman yang  dikenal sebagai salah satu tokoh reformasi di Sumatera Selatan.

Bacaan Lainnya

 Febuar Rahman, SH yang didampingi Ketua Korsa Advokat Palembang, M. Husni Chandra, SH, M.Hum, memimpin rekan-rekannya advokad mendatangi kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan.“Kami ingin wakil rakyat Sumatera Selatan yang dapat membantu Korsa Advokad Sumsel mengirimkan surat terbuka untuk Presiden RI, Ir. Joko Widodo,” ujar Febuar Rahman. 

“Selain itu, kami juga mengirim surat kepada Menko Polhukum RI, Kepala Kepolisian RI dan Komisi III DPR-RI,” tambah alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Palembang ini, saat diwawancarai di kantor DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (05/05/21).

Perwakilan Korsa Advokat Sumsel itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi, yang didampingi Ahmad Firdaus, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Perindo.

Dalam pertemuan itu, Dhabi K. Gumayra, SH, M.Hum, menjelaskan bahwa kedatangan para Advokat ini bermaksud untuk meminta bantuan kepada wakil rakyat Sumatera Selatan untuk meneruskan surat Korsa Advokat Sumsel kepada Presiden RI, Menko Polhukam RI, Kepala Kepolisian RI dan Komisi III DPR RI.

“Surat terbuka untuk Presiden RI, juga Menkopolkam, Kapolri, dan Komisi III DPR RI ini, pada dasarnya dikarenakan sejawad advokad Munarman SH, diperlakukan di luar batas-batas kewajaran dan kemanusiaan,” ujar Dosen Luar Biasa yang pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas IBA dan kini mengajar di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.  

Usai mendengarkan maksud dan tujuan Korsa Advokat Sumsel,  Kartika Sandra Desi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyambut “tamunya” dengan senyuman.

  “Terima kasih, saya sebagai wakil rakyat Sumatera Selatan, akan membantu dengan meneruskan surat tersebut sesuai dengan tujuannya,” ujar Kartika yang dikenal sebagai politisi perempuan dari Partai Gerindra Sumsel.  

Enam Alasan Mengirim Surat

Febuar Rahman mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel untuk mengirimkan surat tersebut kepada Presiden RI, Menko Polhukum RI, Kepala Kepolisian RI, dan Komisi III DPR RI.  Selain aparat penegak hukum, dalam hal ini Densus 88, yang bertindan di luar batas kewajaran dan kemanusian, juga dikarenakan penangkapan dan penahanan tanpa pemeriksaan terhadap Munarman, SH.  Tindakan ini dinilai tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Dia menambahkan bahwa Mantan Ketua YLBHI yang dituduh terorisme itu berprofesi Advokat yang sedang menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum Dr. Muhammad Rizieq Shihab, Lc. MA dan perkaranya masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Tuduhan terhadap Munarman terlibat teoririsme itu terkesan dipaksakan. Tujuannya, patut diduga, untuk menghentikan tugasnya sebagai kuasa hukum Habib Rizieq Shihab baik di persidangan/litigasi maupun diluar persidangan/non litigasi,” tegas Febuar Rahman. 

Ketua Korsa Lintas Advokat Sumsel menambahkan, “Jadi, jelas bahwa penangkapan terhadap Munarman itu terkait dengan profesinya sebagai advokad. Ini profesi yang terhormat atau officium nobile, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Advokat dijamin kebebasan dan kemandiriannya dalam melaksanakan tugasnya mendampingi kliennya mencari keadilan, dan hal ini diatur dalam undang-undang tentang advokad.” 

Selain itu, kata Febuar Rahman, Advokad itu tidak dapat dituntut baiuk secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, dengan etikad baik untuk kepentingan pembelaan kleinnya dalam pengadilan. Hal ini diteguskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Noimor: 26/PUU-XI/2013.

 “Dari uraian di atas, jika kita melihat video penangakapan terhadap Munarman itu maka terlihat bahwa tindakan Densus 88 itu sewenang-wenang: menggeledah isi rumah, merampas telpon seluler, memborgol, menyeretnya masuk ke dalam mobil, matanya ditutup kain hitam. Bahkan, tidak dip[erkenankan untuk memakai sandal. Perlakuan tidak manusiawi itu dan melanggar hak asasi manusia,” ujar Febuar Rahman.

Padahal, kata Febuar Rahman, Undang Undang No 5 Tahun 2018, pasal 28, ayat (3) menyatakan bahwa  pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme yang dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsipHak asasi Manusia. “Jelas, tindakan Densus 88 itu terkesan arogan, sewenang-wenang, dan diluar serta bertentangan dengan perundang-undangan,” kata Febuar Rahman.

Tuntutan Korsa Advokad Sumsel

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut M. Husni Chandra, Korsa Advokat Sumsel mengajukan enam tuntutan, sebagaimana tercantum dalam Surat Terbuka Kepada Presiden RI, Menko Polhukum RI,  Kepala Kepolisian RI dan Komisi III DPR RI.  Keenam tuntutan tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

Pertama, memprotes pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Densus 88, telah melakukan penangkapan yang sewenang-wenang dan diluar batas-batas kewajaran dan kemanusian terhadap rekan sejawad kami,

Kedua, meminta Komisi III DPR RI untuk segera memanggil pihak-pihak terkait dalam penangkapan Munarman SH, dan meminta keterangan dan penjelasan kepada mereka dalam pelaksanaan tugas dan wewenang apparat penegak hukum. 

Ketiga, meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan memberi sanksi terhadap kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Densus 88, agar ke depan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan di luar hokum yang menyebabkan ketakutan di masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang merupakan prinsip dasar dalam penegakan hokum di negara Indonesia.

 Keempat, meminta Presiden RI untuk segera mengevaluasi peran dan fungsi Kemenko Polhukum dalam rangka  menyingkronkan dan mengkoordinasikan  perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik hokum dan keamanan.

 Kelima, Meminta Presiden RI melalui perangkat penegakan hukumnya untuk memberikan hak-hak dan kebebasan terhadap Munarman, SH sebagai tertuduh dugaan tindak pidana terorisme, selanjutnya mendapatkan perlindungan dan pendampingan/bantuan hukum dari rekan-rekan sejawad Advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rilis Korsa) 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *