Penangkapan Munarman Melanggar Hukum dan Hak Asasi Manusia

Chairil Syah, SH Koordinator Kelompok Solidaritas Advokat (Korsa) untuk Munarman. Doc jakarta.mediumindonesia.com

Pernyataan Sikap Kelompok Solidaritas Advokat (Korsa) Terkait Proses Hukum  Munarman

JAKARTA, SUMSELJARRAKPOS –  Penegakan hukum tindak pidana terorisme dan penangkapan terhadap Munarman terlalu prematur, dan terkesan sangat dipaksakan; bahwa benar tindak pidana terorisme sebagai extra ordinary crime, akan tetapi upaya tersebut wajib tetap menghormati hukum dan menjunjung tinggi harkat martabat sebagai manusia.

Bacaan Lainnya

Demikian disampaikan Kelompok Solidaritas Advokat (Korsa) untuk Munarman, dalam rilis pers, sehubungan dengan tindakan Densus 88 Anti Teror yang telah  mempertontonkan kesewenang-wenangan, melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia. Rabu (28/04/2021).

Menurut Kelompok Solidaritas Advokat (Korsa) untuk Munarman, “tindakan Aparat Kepolisian (POLRI) termasuk Tim Densus 88 Anti Teror sangatlah sewenang-wenang, melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia; Persangkaan, upaya paksa penangkapan dan penyitaan barang yang dilakukan terhadap Sdr. Munarman telah menyalahi prosedur, prinsip hukum dan dilakukan secara represif adalah merupakan preseden buruk yang tidak perlu dipertontonkan”,

Dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam peristiwa penangkapan Sdr. Munarwan setidaknya telah melanggar Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, menyatakan: bahwa pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindakan Pidana Terorisme yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut Kelompok Solidaritas Advokat (Korsa) untuk Munarman menyampaikan sikap sebagai berikut:

  1. Bahwa, persangkaan dan upaya paksa penangkapan yang dilakukan terhadap Sdr. Munarman, atas dugaan melakukan kejahatan Terorisme adalah merupakan tindakan sewenang-wenang, melanggar hukum dan HAM. Sikap tidak profesional Aparat Kepolisian (POLRI) dan patut diduga sebagai upaya kriminalisasi terhadap diri Sdr. Munarman; Peristiwa penangkapan tersebut juga telah melanggar ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
  2. Bahwa, quad non kepolisian sangat berkeyakinan Sdr. Munarman cukup bukti melakukan kejahatan terorisme tidak berarti Densus 88 Anti Teror berhak untuk melakukan tidakan yang tidak berprikemanusiaan dalam menangani perkaranya dengan melanggar ketentuan serta prinsip hukum dan HAM, termasuk melanggar prosedur hukum acara (KUHAP dan UU Tindak Pidana Teroris), terutama prinsip Due Process of Law yang menekankan prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (fair manner) dan “benar”.
  3. Bahwa, selain itu proses penyidikan dan tindakan paksa yang dilakukan tidak dibarengi dengan pemberian hak-hak kepada tersangka. Dimana tersangka dan keluarganya tidak diberikan hak untuk mendapatkan infromasi, serta hak atas bantuan hukum (Penasehat Hukum). Tindakan ini jelas bertentangan dengan Prinsip hukum dan HAM, sebagaimana dimaksud didalam Miranda Rule.
  4. Bahwa penangkapan terhadap Sdr. Munarman bertentangan pula dengan tugas dan fungsi Polri sebagai perlindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM. Hal ini jelas diatur dalam UU Kepolisian dan Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia terutama Pasal 11 ayat (1); Sehingga karenanya, tindakan penangkanpan tersebut dilakukan tidak berdasar pada bukti permulaan yang cukup.

Atas penjelasan di atas Kelompok Solidaritas Advokat (Korsa) untuk Munarman mengecam tindakan penangkapan oleh Densus 88 Anti Teror, yang dilakukan secara sewenang-wenang dan dengan kekerasan terhadap Sdr. Munarman.

Kelompok Solidaritas Advokat (Korsa) untuk Munarman, mendesak pihak Densus 88 Anti Terror dan Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk segera membebaskan sudara Munarman demi hukum, memberikan akses informasi serta menghormati hak hukum.

Adapun koordinator Kelompok Solidaritas Advokat (Korsa) untuk Munarman, yakni Chairil Syah, SH dengan anggota tim yaitu : 1) Nursyahbani Katjasungkana/Jakarta, 2) M. Hasbi Abdullah/Makassar, 3) Pieter Ell/Papua/Jkt, 4) Boedi Widjarjo/Jkt, 5) Johari Efendi/Jkt, 6) Hermawanto/Jkt, 7) Anwar/Makassar, 8)  Iwan Kurniawan/Makassar, 9) Abd. Azis/ Makassar, 10) Andi Rudiyanto Asapa /Makassar, 11) Haswandi Andi Mas/Makassar, 12) Abd. Kadir/Makassar, 13)  Zenwen Pador/Jkt/Padang, 14) Syamsul Munir/Jkt;

15)  A. Agung Widjaya /Jkt, 16) Zulkifli Hasanuddin/Mks, 17) Syamsul Bahri Radjam (Jakarta), 18) Penta Peturun (Lampung), 19) Dhaby K Gumayra (Palembang), 20) DD Shineba (Palembang), 21) Sofhuan Yusfiansyah (Palembang), 22) Chandra Muliawan (Lampung), 23) Ahmad Handoko (Lampung), 24) Dahlang / Makassar, 25) Rachmawati Putri /Jakarta, 26) M. Andrean Saefudin/ Jkt, 27) Ady Surya/Padang, 28) Fajriani Langgeng/Makassar, 29) Melani/ Bandung, 30) Abdul Haris/Jkt;

31) Fathi Hanif/Jkt, 32) Miko Kamal/Padang, 33) Riswan Lapagu/Depok, 34) Virza Roy Hizzal/Cipayung Jaktim, 35) Sri Lestari Kadariah/Palembang, 36) Abi Hasan Mu’an/Lampung, 37) Esmail Newswi/Lampung, 38) Dwi Putri Melati/Lampung, 39) Nitaria Angkasa/Lampung, 40) Putra Nata S/Lampung, 41) Nuzirwan/Lampung, 42) Bahrain/Medan-Jkrta, 43) Robi Anugrah Marpaung (Jakarta), 44) Hendra Firmansyah/Mks;

45) Abdul Gaffur Idris/Mks, 46) Tri Sasro/Mks, 47) Achmad Arif Gunawan/Mks, 48) Rahmat Kurniawan/Mks, 49) Jusrianto/Mks, 50) Bambang Ekalaya /Lampung, 51) Sofyan / Mksr, 52) Mursalim Jalil/Mks, 53) Syafri Jusuf Marrappa/Mks, 54) Helmansyah/Bandung dan 55) Dindin S Maolani/Bandung.

Jakarta, 28 April 2021.

Hormat Kami

KELOMPOK SOLIDARITAS ADVOKAT (KORSA) UNTUK MUNARMAN

Koordinator : Chairil Syah, SH

Sumber : Siaran Pers Korsa untuk Munarman 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *