Rektor Universitas IBA Mendukung Mas Menteri Merevisi PP 57 Tahun 2021

Rektor Universitas IBA, Dr. Tarech Rasyid,M.Si

PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Rektor Universitas IBA, Dr. Tarech Rasyid, M.Si, mendukung langkah Kemendikbud, Nadiem Makarim, yang mengirim surat kepada Presiden Repubik Indonesia, Joko Widodo, yang intinya memohon agar diberikan izin untuk  melakukan revisi terhadap Peraturan Pemeritah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kontroversial karena lenyapnya mata kuliah atau mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia.

Lebih lanjut, Tarech Rasyid menilai bahwa langkah yang dilakukan Menteri Nadiem Makarim yang akrab dipanggil Mas Menteri itu bermaksud selain menghentikan polemik yang berkepanjangan, juga ingin menegaskan sikap bahwa pemerintah pada hakekatnya berkeinginan agar nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu mata kuliah atau mata pelajaran Pancasila perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional.          

Bacaan Lainnya

“Selain itu, upaya merevisi PP 57 Tahun 2021 tentu saja bermaksud untuk mensingkronisasikan Peraturan Pemerintah tersebut dengan Undang-Undang yang telah berlaku, seperti Undang Undang No 20 Tahun 2003 dan Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,” ujar alumnus Fakultas Filsafat UGM yang juga telah menyelesaikan pendidikan doktornya di UNPAD, Bandung, Selasa (20/04/21) malam. 

Rektor Universitas IBA tidak menyangkal pandangan Nadiem Makarim bahwa PP 57 Tahun 2021 tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang  Pendidikan Tinggi. Namun, PP 57 Tahun 2021 itu tidak mencatumkan mata kuliah Pancasila, termasuk mata kuliah Bahasa Indonesia secara tegas. Hal inilah yang mengundang polemik.

Mantan wartawan  Sriwijaya Post dan Sumatera Ekspres ini mengakui bahwa dirinya gelisah sebagai Rektor Universias IBA. Kegelisahan itu dikarenakan ia telah mengubah visi Universitas IBA menjadi universitas unggul berjiwa entrepreneur dan berkebangsaan religius. Visi Universitas IBA ini ia rumuskan dari pemikiran pendiri Yayasan IBA, almarhum Bajumi Wahab dan almarhumah Assyayidah.   

“Kegelisahan itu disebabkan mata kuliah Pancasila lenyap di dalam PP 57 Tahun 2021. Padahal, visi kebangsaan religius Universitas IBA itu bersumber dari Pancasila, UUD 1945, Bhenika Tunggal Ika dan ajaran Islam.  Alhamdulillah, kegelisahan itu menjadi sirna setelah Mas Menteri menegaskan sikapnya bahwa PP 57 Tahun 2021 itu segera akan direvisi yang berhubungan dengan substansi kurikulum untuk mata kulian atau mata pelajaran wajib tersebut, “ jelas Rektor Universitas IBA yang juga dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan reformasi di Sumatera Selatan.

“Kita berharap perubahan atau revisi terhadap PP yang kontroversial tersebut  dilakukan secara kompehensif,” tambahnya.

Terkait dengan mata kuliah atau mata pelajaran Pancasila itu, menurut Tarech Rasyid, masih sangat relevan dengan kondisi hari ini. Sebab, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sangat penting diajarkan kepada pelajar dan mahasiswa. Terlebih dengan perkembangan teknologi infornasi yang pesat dewasa ini, dimana orang sangat mudah mengakses informasi, tentu akan berhadapan dengan serbuan paham dan ideologi seperti liberalisme, neoliberalisme, komunisme, fundamentalisme agama dan lain lain. Dalam konteks ini, bilamana nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi di dalam diri pelajar dan mahasiswa maka mereka dapat menyaring dan mengkritisi informasi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, Rektor Universitas IBA mengharapkan dalam perubahan atau revisi terhadap PP 57 Tahun 2021 itu hendaknya mengakomodir pasal 35, ayat 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara tegas mengatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. “Tujuannya agar PP sebagai turunan dari UU terjadi singkronisasi, bukan sebaliknya saling bertentangan,” tegasnya.

Namun lenyapnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah atau mata pelajaran wajib di dalam PP 57 Tahun 2021 itu, menurut Tarech Rasyid, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan PP yang telah mempermalukan presiden. Agar di masa mendatang tidak akan lagi terjadi peraturan yang telah ditandatangani presiden mendapat kritikan dan gugatan dari berbagai kalangan masyarakat. 

Laporan : Ril/ Danu | Editor : M.Nasir

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *