Komisi V DPRD Sumsel Ungkap PTM Belum Dapat Diterapkan

PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS –  Komisi V DPRD Sumsel Membahas dan Meneliti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun 2020.

Hal tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ketua Pansus V DPRD Sumsel Mgs. H. Syaiful Fadli ketika diwawancarai usai rapat evaluasi bersama mitra kerja dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.( Senin, 19/04/20).

Bacaan Lainnya

Mgs. H. Syaiful Fadli mengatakan bahwa terkait LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2020 adalah mengenai Vaksin yang diberikan kepada Guru Siswa SMA/SMK se- Sumatera Selatan.

Kemudian tenaga pengajar sampai dengan hari ini yang baru di vaksin 12,38 persen artinya persentase tersebut belum memenuhi syarat untuk pembelajaran tatap muka.

Maka dari itu, Kami dari Komisi V mensyaratkan bahwa tenaga pengajar yang di vaksin lebih dari 50 persen barulah sekolah dapat di buka dengan sistem pembelajaran tatap muka akan tetapi apabila masih di bawah 50 persen sekolah Menengah Atas dan Kejuruan jangan di buka terlebih dahulu.

Kemudian pada hari ini juga insentif untuk guru honorer akan dicairkan sebelum lebaran.

Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bahwasanya Pergub tersebut sudah ada di Biro Hukum sedang dalam penerbitan dan dapat segera di eksekusi sehingga ini merupakan kabar baik dari Komisi V kepada para guru honorer di sumsel

“Karena gaji guru ini di rapel sejak dari Januari sampai April”jelasnya

Syaiful juga menjelaskan bahwa ada sekitar 10000 jumlah guru honorer yang ada di Provinsi Sumatera Selatan namun kita juga melakukan screening minimal 5 Tahun menjadi guru honorer, Kemudian mengajar lebih dari 12 jam.

“Nah maka dari itu kami akan perjuangkan mengenai gaji guru honorer”terangnya

Laporan : Andre | Editor : Aak

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *