Ketiga Pakar Akademisi Berpendapat Segera Revisi PP No 57 Tahun 2021

PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Terkait terbitnya Peraturan Pemerinta Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Penddikan Nasional (PP SNP) sepertinya menimbulkan suatu polemik baru di dunia pendidikan. Lantaran di dalam PP tersebut, tidak mencantumkan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Menyikapi polemik tersebut, maka sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan angkat bicara. Dr. Azwar Agus, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Taman Siswa Palembang saat di mintai tanggapannya mengatakan pendidikan di Indonesia haruslah berkarakter kebangsaan untuk menghalau atau minimal mengimbangi dampak negatif era globalisasi saat ini.

Bacaan Lainnya
Dr. Azwar Agus, SH., M.Hum

“Salah satu menumbuhkembangkan karakter kebangsaan dan cinta tanah air salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa pemersatu bangsa”ungkap Azwar, pada Selasa (20/04/21).

Azwar juga menilai dengan tidak mencantumkan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk kemunduran di bidang pendidikan dan sudah selayaknya PP No 57 Tahun 2021 tersebut harus di cabut atau setidaknya di revisi demi menjaga karakter dan persatuan bangsa secara luas.

“Karena salah satu pilah terpenting dalam dunia pendidikan adalah menanamkan karakter dan nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara”ujar Azwar.

Azwar ini mengungkapkan bahwa dengan adanya upaya kementerian pendidikan dan kebudayaan, untuk mengajukan perubahan PP No 57 Tahun 2021 tentu ini merupakan langkah tepat. “Kami sangat mengapreasi dan mendukung penuh langkah tepat kemendikbud untuk merevisi PP SNP tersebut,”kata Azwar

“Kami dukung rencana pemerintah revisi PP No 57 Tahun 2021 yang menegaskan secara eksplisit pengalaman nilai pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kuruikulum pendidikan khususnya di perguruan tinggi”tambah Azwar yang juga sebagai Pakar Hukum Pidana. 

Azwar Agus yang juga sebagai Wakil Ketua DPC PERADI Kota Palembang, menilai isi aturan turunan tersebut tidak persis dengan UU No 12 Tahun 2012. Karena di dalam UU No 12 Tahun 2012 pada pasal 35 menyebutkan kurikulum pendidikan tinggi wajib membuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

“Sehingga dengan demikian kami secara tegas meminta kepada pemerintah untuk merevisi segera PP SNP khususnya pada substansi kurikulum wajib”pungkas Azwar selaku calon ketua DPC Peradi Kota Palembang.

Sementara itu, Guru Besar Universitas PGRI Palembang , Prof Dr. Hj. Ratu Wardarita, M.Pd., menyampaikan bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa sangatlah wajib sehingga wajar jika mata kuliah tersebut masuk dalam kurikulum wajib.

Prof. Dr. Hj. Ratu Wardarita, M.Pd

“PP No 57 Tahun 2021 sudah selayaknya dilakukan pengajian ulang atau direvisi, khususnya subtansi kurikulum wajib karena di nilai isi aturan turunan tersebut tidak persis dengan UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan tinggi terutama pada Pasal 35 yang intinya menyebutkan bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan kurikulum pendidikan yang wajib”beber Pakar Tata Bahasa ini.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Dekan FKIP Universitas PGRI Palembang, Dr Dessy Wardiah dalam pesan singkatnya melalui via Whatsaapnya menyampaikan bahwa penghilangan bahasa Indonesia secara tidak langsugg juga pemakzulan terhadap sejarah “Sumpah Pemuda”, dan meniadakan Pancasila dalam kurikulum secara tidak langsung juga pemakzulan dasar negara.

Dr. Desst Wardiah, M.Pd

“Pancasila dan Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang wajib ada dan sangat diperlukan dalam menanamkan pondasi dasar nilai nasionalisme kepada siswa sekolah dasar dan menengah, maupun di pendidikan tinggi. Dengan demikian, PP No 57 Tahun 2021 segera harus di revisi”tandas Dessy.

Laporan : Danu | Editor : MN

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *