BANYUASIN, SUMSELJARRAKPOS – Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengalami defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2021 hingga mencapai nilai angka Rp 523 Milyar. Akibat prihal itu Pemkab Banyuasin dengan berbagai upaya melakukan trobosan-trobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Terobosan- trobosan yang dilakukan Pemkab Banyuasin mulai dari mengumpulkan 1 kg beras dari ASN, dan Kumpulkan Corporate Sosial Responsibility (CSR) untuk pembangunan berbagai sektor terkhusus tujuh program andalan dalam mendukung visi misi Banyuasin Bangkit Adil Sejahtera.
Seperti apa yang ditulis situs resmi Kabupaten Banyuasin Kamis (11/02/2021). Pemkab Banyuasin melaunching dan Pengukuhan Pengurus Kartini Mandiri Banyuasin berlangsung di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Banyuasin, yang beranggotakan 150 orang secara mandiri mereka mengumpulkan dana untuk menghidupkan kembali kesenian, budaya bahkan pengembangan usaha mandiri masyarakat.
Untuk mendirikan Program ini pengurus Kartini mandiri meminta kepada ASN di Banyuasin diminta untuk menyumbang beras 1 kg setiap ASN disamping itu ada juga sumbangan suka rela beras 1/kg. kata Badu
Disamping itu pemerintah Banyuasin juga mengupulkan perusahan –perusahan yang tergabung pada Forum Corporate Sosial Responsibility (CSR), sebanyak 238 perusahan
Guna ikut berperan membantu pembangunan di Kabupaten Banyuasin dengan cara uang untuk CSR itu di kumpulkan dan dapat digunakan untuk pembangunan di Banyuasin
Prihal itu seperti apa yang dibeberkan Bupati di Okezon di iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/3/2021). dikutip dari Okezon
Menurut Askolani, “pembangunan fisik lainnya juga bisa diupayakan tanpa menggunakan APBD. Semisal pembangunan jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Adapun cara menghimpun dana gotong royong salah satunya dari perusahaan.”
Askolani mengungkapkan, dirinya sangat proaktif meminta kesediaan perusahaan di Banyuasin untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Dari program itulah terhimpun dana yang dipergunakan untuk membangun daerah.
“Kita kumpulkan semua perusahaan di Banyuasin, kita minta CSR-nya,” terangnya.
Askolani juga memaparkan Pemkab Banyuasin memiliki program bedah rumah. Saat ini, kata dia, ada 43.000 rumah warga masuk kategori tidak layak. Seiring berjalanya waktu, sebantak 3.800 rumah sudah berhasil dibedah.
“Dan Insya Allah 39 ribu lagi di akhir jabatan kami akan selesai. Ini menggunakan data gotong royong, APBD, CSR, dan lain-lain,” ucap Askolani dikatakan Badu (04/04/21)
Lanjut Badu, Langkah pemerintah Banyuasin itu juga menenuai pertanyaan dari Anggota DPRD Banyuasin dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Komisi II, Emi Sumitra SE MSi, mengatakan dengan adanya defisit itu pemerintahan banyuasin mestinya melakukan berbagai terobosan untuk meningkat kan PAD Banyuasin yang tidak berpotensi melanggar hukum.
“Pengumpulan dan CSR yang di akukan oleh pemkab itu dapat menghilangkan hak – hak bagi masyarakat di seputaran dimana perusahan itu melakukan kegiatan, artinya ada apa yang disaratakan aturan ini kita kesampingkan” ucap Emi
Begitu juga mengenai sumbangan beras yang di lakukan oleh pemkab Banyuasin, yang di mulai dengan 1 kg hingga sumbangan juga dalam bentuk beras I karung beras suka rela.
Semestinya pemkab banyuasin dapat menggenjut dari sektor lain bukan yang berpotensi bermelawan hukum atau memberatkan para ASN di bayuasin.
“kita berharap program – program yang berpotensi melawan Hukum dan memberatkan ASN selayaknya ditinjau ulang” katanya
“Serta sesuatu program yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan kajian kajian yang mendalam dan jangan berjalan sendiri, tampa melubatkan dewan “tegas Emi (*)
