Kombes untuk Keadilan Ekologi Sumsel Gelar Aksi Penolakan Pembangunan Kantor Terpadu

PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Komite Bersama (Kombes) untuk Keadilan ekologis Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi damai di halaman kantor Wali Kota Palembang terkait penolakan rencana pembangunan perkantoran terpadu Pemerintah Provinsi Sumsel di Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang, Kamis (01/04/21). 

Aksi damai puluhan massa yang tergabung dalam Kombes untuk keadilan ekologi  Sumsel mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian dan aksi tersebut juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 

Muhammad Kurniawan selaku kordinator aksi dalam orasinya mengatakan bahwa Kombes dengan tegas menolak pembangunan kantor terpadu tersebut yang saat ini telah sampai pada pengerjaan penimbunan rawa. “Pembangunan itu diduga tidak sesuai dengan peraturan rencana tata ruang wilayah dan dikawasan itupun merupakan rawa serta pertanian yang tentunya harus dilindungi.”tegasnya. 

Hal tersebut diperkuat oleh Anwar Sadat, sebagai Humas Aksi yang menyatakan protes penolakan terhadap pembangunan kantor terpadu Provinsi Sumsel, untuk itu, maka Pemerintah Kota Palembang agar tidak mengeluarkan atau mengesahkan dokumen Amdal dan Izin Lingkungan Hidup karena itu sedang dalam proses penyusunan. “Adapun yang menjadi dasar penolakan itu adalah pembangunan tersebut diduga tidak sesuai dengan Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Palembang dan izin lingkungan serta dokumen AMDAL”jelasnya. 

“Bukan itu saja, ada sekitar 170 dugaan kasus pelanggaran tata ruang di Palembang dan ini menjadi persoalan ekologi serta banjir yang sangat membosankan bagi masyarakat di Kota Palembang”,tambahan 

Selain itu, Tumpal Simare-Mare juga sebagai Humas Aksi turut memberikan komentarnya yang mengatakan bahwa pemerintah kurang cermat dalam pemanfaatan anggaran di masa pandemik sekarang ini.

“Pembangunan itu terkesan pemborosan disaat rakyat sebagai pelaku usaha sedang dalam kondisi kesusahan. Seharusnya anggaran tersebut dimanfaatkan untuk membantu pemulihan ekonomi rakyat.”ucapnya. 

Masih kata Tumpal, bahwa Kombes mempertanyakan apakah Amdal dan izin lingkungan sudah diterbitkan atau belum dan sudahkah melalui proses kajian ilmiahnya.

Ing Suardi yang akrab disapa dengan sebutan Cakuk ini yang merupakan massa aksi ikut berorasi mengutarakan pendapatannya dengan mengatakan Pemkot yang mempunyai kuasa untuk menerbitkan hal tersebut dan jika izin itu diterbitkan maka kita akan melakukan aksi demo lanjutan ke Jakarta.

Aksi damai tersebut, diterima oleh perwakilan Pemerintah Kota Palembang yakni Sekretaris Dinas DLHK Palembang, Hendra yang mengatakan bahwa dari aksi Kombes  ini akan disampaikan kepada semua pihak yang terkait. “Kita bekerja secara profesional dan hal ini akan kita sampaikan untuk nantinya kita sampaikan kembali kepada Kombes”, ujarnya. (Ril/Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *