Buntut Pernyataan Pemkot Palembang, Dzuriat Ki Marogan Layangkan Surat Pemblokiran Pengukuran Tanah Pulau Kemaro Ke Kanwil ATR/BPN Sumsel

PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Setelah mencuatnya polemik yang terjadi mengenai status kepemilikan Tanah Pulau Kemaro yang menurut Dzuriat Kiai Marogan bahwa kepemilikan tanah yang sah adalah Kiai MGS H Abdul Hamid/ Kiai Marogan hal tersebut berdasarkan surat Asli kepemilikan berbahasa arab tahun 1881 dan telah diterjemahkan oleh Ketua Pengadilan Agama tahun 1960 dan serta putusan Pengadilan Mahkamah Agung No REG 3863K/PDT/1987.

Hal ini justru sangat mengejutkan Publik di mana persoalan sengketa tanah tersebut banyak pihak yang mendukung baik melalui media dan sebagainya.

Bacaan Lainnya

Dukungan tersebut datang silih berganti baik dari Kalangan Aktivis, praktisi serta beberapa anggota DPRD Kota Palembang dan DPRD Propinsi Sumsel serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Oramas, Kesultana Palembang Darusalam SMB IV.

Upaya untuk berkomunikasi secara kekeluargaan juga sudah pernah diupayakan.

“Tentunya kita berharap dari mencuatnya hal tersebut, dan dukungan tersebut, upaya komunikasi kekeluargaan, ada mediasi/musyawarah dari Pemkot untuk menyelesaikan persoalan ini”ungkap Dedek Chaniago yang merupakan Juru Bicara Dzuriat/Sekjen Krass)

Namun Pemkot tidak menanggapi dengan serius untuk bermusyawarah, malah lewat Media mengatakan penyelesainnya ada di pengadilan.

Pemkot berdalih mengeklaim tanah tersebut dengan landasan/alasan telah memiliki sertifikat.

Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Kota Palembang I melalui agenda Reses mendatangi Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi SumSel pada tanggal 23 Maret 2021 kedatangan rombongan Anggota DPRD Sumsel tersebut untuk menanyakan keabsahan Pemkot dalam mengklaim Tanah Pulau Kemaro.

Ternyata, Pemerintah Kota Palembang baru saja memasukan/mengajukan usulan pengukuran status tanah Pulau Kemaro. Artinya selama ini Pemkot telah berbohong mengatakan telah memiliki sertifikat tanah Pulau Kemaro.

Maka Dzuriyat Kiai MGS H Abdul Hamid/ Kiai Marogan menyikapi hal tersebut kecewa apa yang telah terjadi apa yang dilakukan oleh Pemkot, dengan tidak mengedepankan musyawarah serta berbohong telah memiliki sertifikat di tanah Pulau Kemaro, maka hal yang dilakukan pemilik sah Tanah Pulau Kemaro (Kiai MGS H Abdul Hamid/ Kiai Marogan) pertama memasukan surat pemblokiran di Kanwil ATR/BPN Sumsel terkait usulan pengukuran Tanah Pulau Kemaro oleh Pemerintahan Kota.

Dedek Berharap Kanwil ATR/BPN Sumsel merespon dan tidak melanjutkan proses usulan Pemkot tersebut.

Kemudian langkah selanjutnya Dzuriyat Kiai MGS H Abdul Hamid/ Kiai Marogan melalui Kuasa Hukum akan melakukan langkah hukum, dalam waktu dekat salah satunya akan memasukan somasi ke Pemerintah Kota Palembang untuk menghentikan segala aktivitas yang ada di Pulau Kemaro dan kemudian Dzuriyat Kiai MGS H Abdul Hamid/ Kiai Marogan melalui Kuasa Hukum juga akan memasukan Surat Permohonan Eksekusi ke Pengadilan atas putusan Mahkamah Agung No REG 3863K/PDT/1987.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mgs. H. Syaiful Fadli ST. MM yang berasal dari Daerah Pemilihan Palembang I ketika diwawancarai usai rapat paripurna mengatakan bahwa rapat paripurna penyampaian hasil reses di Daerah Pemilihan Palembang I ada beberapa hal yang kami temukan dari hasil reses tahap pertama ini adalah yang pertama terkait dengan sengketa lahan yang ada di Pulau Kemaro, berdasarkan aspirasi masyarakat kami mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan guna mempertanyakan status hak milik di Pulau Kemaro.

Dirinya menganggap selama ini ada polemik di tengah masyarakat kemudian akhirnya polemik dan permasalahan tersebut sampai juga ke kita DPRD Sumsel menurut informasi yang saya peroleh bahwasanya Kawasan Pulau Kemaro tersebut akan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Palembang melalui pihak ketiga.

Berawal dari informasi tersebut kami mempertanyakan status tanah tersebut Kepada Badan Pertanahan Nasional.

Ternyata berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan bahwasanya Pemkot Palembang baru mengajukan usulan untuk pengukuran lahan.

Hal tersebut menurut kami bahwa Pemkot Palembang sendiri belum memiliki secara resmi menguasai secara tanah dari Pulau Kemaro tersebut.

“Hal ini tentunya sejalan dengan aspirasi yang masuk ke kami bahwa tanah tersebut memang sejak awal dikuasai oleh Zuriat Kiai Merogan”terangnya

Sedangkan filosofi dari Pulau Kemaro ini sendiri adalah sebagai benteng Kesultanan Palembang Darussalam dimana Pulau Kemaro ini merupakan benteng terluar sebelum Istana Kesultanan di Benteng Kuto Besak (BKB).

Oleh karena itu kami mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk menunda pengembangan Pulau Kemaro sebelum status tanah tersebut clear and clean.

Ditempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel, Drs Pelopor M.Eng., Sc mengatakan terkait status tanah Pulau Kemaro bahwa saya tidak ada dalam posisi untuk mengatakan siapa yang berhak untuk menjadi pemilik yang sah atau siapa yang tidak berhak untuk menjadi pemilik. Terangnya

Dirinya cuma bisa mengajak kepada kedua belah pihak untuk bersama sama menyelesaikan permasalahan ini, mari kita sama sama carikan solusinya.

Pada intinya bilamana kita bersama sama menyelesaikan permasalahan ini dengan arif dan bijaksana tentunya akan ada salurannya maupun jalan keluarnya.

Lebih baik kita melihat kedua belah pihak ini jangan jangan hal ini menjadi sedikit menghangat ke permukaan hanya dikarenakan persoalan komunikasi yang masih tersumbat. Jangan jangan keinginan dan orientasinya pun sama.

“Kami Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan selalu siap untuk menjadi sarana untuk mendiskusikan hal ini untuk mencarikan jalan keluarnya. Akan tetapi tentu saja kami juga tidak boleh menjadi pihak yang menjadi bagian daripada salah satu pihak”terangnya

Dikatakannya bahwa kita juga harus bisa membuka ruang untuk menjembatani kedua belah pihak ini. Apabila kita menjadi tembok kita tidak akan pernah dapat menyelesaikan permasalahan. Tetapi apabila kita membangun jembatan mudah mudahan akan ada titik temunya. (Red/Aak)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *