Rapat Pembahasan Rencana Lanjutan Penertiban dan Pengamanan Bangunan Liar pada Lahan Milik Pemprov Sumsel

PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Pembahasan rencana lanjutan penertiban dan pengamanan bangunan liar pada lahan milik Pemprov Sumsel di jalan Gubernur H. A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang. Bertempat di Kantor BPKAD jalan Merdeka Palembang, Kamis, (25/3/21).

Rapat ini sendiri ini dihadiri oleh seluruh Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain, Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan Aris Saputra, Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kabid Aset, Staf Khusus Gubernur bidang Aset, Perwakilan Inspektorat, TNI-POLRI dan pihak Kecamatan Jakabaring Pemerintah Kota Palembang.

Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan, Aris Saputra ketika diwawancarai usai menggelar Rapat Pembahasan mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 15 Maret 2021 kemarin kita melaksanakan penertiban lahan milik Pemprov Sumsel yang berada di sekitar Rotunda tepatnya berada di kelurahan 15 ulu, 8 ulu, dan 5 ulu.

Kemudian penertiban ini akan dilanjutkan dengan penertiban tahap II, minimal penertiban ini di lahan milik Pemprov Sumsel yang berada di milik jalan atau tempat tempat strategis lainya.

Mengingat selain tempat tersebut merupakan Estetika Kota Palembang serta mengamankan aset kita ingin membuat tempat tersebut sebagai Fasos dan Fasum.

Kemudian kita akan menyarankan kepada Bapak Gubernur Sumsel agar daerah Rotunda tersebut sebagai Fasos dan Fasum untuk mempercantik daerah sekitar Jakabaring serta mengamankan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan jangan sampai diambil oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab.

Aris menjelaskan bahwa penertiban ini akan melibatkan unsur TNI- Polri dan Satgas Aset Pemprov Sumsel, pihak Kecamatan, Kelurahan dan sampai tingkat RT dan RW serta berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), kita membuat surat peringatan seperti misalnya, SP 1, 2, dan 3.

Mantan Kasat Pol Kota Palembang Ini menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Rotunda untuk tidak membangun di tempat tempat yang bukan miliknya kalaupun ingin berusaha sebaiknya minta ijin terlebih dahulu demi untuk keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

Sementara itu Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan M. Mukhlis yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Aset Burkian S.sos. M.si mengatakan bahwa aset yang ada di kawasan rotunda Jakabaring Palembang berdasarkan sertifikat nomor 132 tahun 1997 lebih kurang lahan tersebut sekitar 2 Hektar.

“Aset yang ditertibkan ini tentunya akan kita manfaatkan kembali tentunya kita perlu mendapat petunjuk dari Pimpinan setelah clear and clean dan tidak lagi dikuasaioleh masyarakat akan kita manfaatkan kembali”jelasnya (Red/Aak)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *