Dzuriat Kiai Marogan Surati Kanwil BPN Sumsel Terakit Tanah Pulau Kemaro

PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS – Selama ini mungkin kita hanya mengetahui bahwa Pulau Kemaro merupakan tempat objek wisata yang penuh nilai historisnya. Namun tak banyak yang mengetahui bahwa kepemilikan tanah pulau kemaro tersebut adalah Kiai Mgs. H. Abdul Hamid atau dikenal sebagai Kiai Marogan.

Hal tersebut, diketahui setelah permasalahan sengketa kepemilikan tanah pulau kemaro mencuat di permukaan publik, yang  yang di sampaikan melalui, Dedek Chaniago, Sekjen Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS). 

Menurut Sekjen KRASS menyampaikan bahwa dari data yang ia dapatkan tanah Pulau Kemaro adalah kepemilikan yang sah Kiai Mgs H Abdul Hamid atau dikenal sebagai Kiai Marogan. “Surat asli kepemilikan berbahasa arab tahun 1881 dan telah diterjemahkan oleh Ketua Pengadilan Agama tahun 1960 dan serta putusan Pengadilan Mahkamah Agung No REG 3863K/PDT/1987″tulis Dedek dalam riliesnya yang diterima redaksi pada Kamis, (25/03/21) siang tadi. 

Dalam rilies beitanya, Dedek menyampaikan, publik banyak yang mendukung lewat media dan sebagainya. Salah satunya beberapa anggota DPRD Kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumsel serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Oramas, Kesultana Palembang Darusalam SMB IV, dan lain lain.

“Upaya berkomunikasi secara kekeluargaan sudah juga diupayakan. Berharap dari mencuatnya hal tersebut, dukung tersebut, upaya komunikasi kekeluargaan, ada mediasi/musyawarah dari Pemkot untuk menyelesaikan persoalan”harap Dedek. 

Lebih lanjut, Dedek menyampaikan pula bahwa namun Pemerintah Kota (Pemkot) tidak menanggapi dengan serius untuk bermusyawarah, malah lewat media mengatakan penyelesainnya dipengadilan. “Pemkot berdalih mengeklaim Tanah tersebut dengan landasan/alasan telah memiliki sertifikat”ujarnya. 

“DPRD Propinsi Sumatera Selatan Dapil I Kota Palembang lewat Reses ke Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi SumSel tanggal 23 Maret 2021 untuk menanyakan keabsahan Pemkot mengklaim Tanah Pulau Kemaro. Ternyata Pemerintah Kota Palembang Baru saja memasukan/mengajukan usulan pengukuran status tanah Pulau Kemaro. Arntinya selama ini Pemkot telah berbohong mengatakan telah memiliki sertifikat tanah Pulau Kemaro”bebernya. 

Ia mengatakan menyikapi hal tersebut, maka Dzuriyat Kiai Mgs H Abdul Hamid/Kiai Marogan merasa kecewa apa yang telah terjadi apa yang dilakukan oleh Pemkot, dengan tidak mengedepankan musyawarah serta berbohong telah memiliki sertifikat di tanah Pulau Kemaro. 

“Maka hal yang dilakukan pemilik sah tanah Pulau Kemaro ( Kiai Mgs H Abdul Hamid/ Kiai Marogan), Pertama memasukan surat pemblokiran  di Kanwil ATR/BPN SumSel terkait usulan pengukuran tanah Pulau Kemaro oleh Pemerintahan Kota. Berharap Kanwil ATR/BPN SumSel merespon dan tidak melanjutkan proses usulan Pemkot tersebut.

Kemudian, langkah selanjutnya Dzuriyat Kiai Mgs H Abdul Hamid/ Kiai Marogan. melalui Kuasa Hukum akan melakukan langkah hukum, dalam waktu dekat salah satunya akan memasukan somasi ke Pemerintah Kota Palembang untuk menghentikan segala aktivitas yang ada di Pulau Kemaro dan kemudian Dzuriyat Kiai Mgs H Abdul Hamid/ Kiai Marogan melalui Kuasa Hukum juga akan memasukan Surat Permohonan Eksekusi ke Pengadilan atas putusan Mahkamah Agung No REG 3863K/PDT/1987″jelasnya (Ril/Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *