Dosen FISIP Unsri ” Rencana Impor Beras Menjadi Polemik “

PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS – Rencana Pemerintah untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton menimbulkan banyak polemik. Hal ini membuat Dr. MH.Thamrin, M.Si selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya (Unsri) yang juga Ahli Kebijakan Publik ini akhirnya angkat bicara, dalam perbincangan melalui whatsApp pribadinya, Rabu (24/03/21).

“Rencana impor beras terkesan seperti pertunjukan orkestrasi yang tidak saja kurang harmonis tetapi juga tidak produktif “ujar Thamrin dalam percakapannya dengan wartawan media ini. 

Bacaan Lainnya

Dosen FISIP Unsri ini melanjutkan bahwa isu ini kan bermula dari pernyataan Menteri Perdagangan, tentang rencana impor beras yang bukan karena alasan kekurangan pasok tetapi untuk alasan menjaga ketahanan pangan, sehingga persediaan pasok beras harus dijaga dalam jumlah tertentu.

Tetapi, Thamrin menambahkan hal ini kemudian menjadi isu yang ramai, tidak saja karena kritik dari berbagai pihak masyarakat tetapi pernyataan-pernyataan dari pejabat pemerintah seperti Menteri Pertanian dan Kepala Bulog.

“Mereka yang terkesan berlawanan, walaupun kalau disimak kebijakan menteri perdagangan masih merupakan kebijakan yang kondisional. Dalam arti jika Bulog berhasil menjaga persediaan dan kemudian diikuti dengan panen raya” ungkapnya.

“Sehingga tidak ada masalah dalam persediaan beras, yang berarti tidak diperlukan impor tapi tetap saja memancing kehebohan” ujar beliau.

Dr. MH.Thamrin yang juga ahli kebijakan publik menuturkan hal ini setidak mengindikasikan dua hal,”pertama kurangnya upaya untuk membangun harmonisasi internal pemerintah, yang seharusnya silang pendapat antara kementerian dan lembaga yang terkait dengan soal pangan ini tidak perlu harus mencuat ke muka publik. Alasan transparansi misalnya mungkin bisa diterima ,jika tidak diikuti dengan silang pendapat. sehingga menjadi isu yang sebenarnya tidak perlu dan membuang energi”.

Ke dua, mencuatnya isu ini dapat juga mengindikasikan, mulai menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

“Walaupun rencana kebijakan impor ini masih bersifat kondisional tapi memancing “kecurigaan sebagian masyarakat bahwa ada “sesuatu” di balik kebijakan ini. Hal ini tentu tidak terlepas dari beberapa peristiwa sebelumnya yang berkenaan dengan kebijakan impor yang ternyata cenderung bersifat koruptif” tandasnya.

Laporan : Yanthi | Editor : YM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *